JAKARTA — Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik mulai menggoyang zona nyaman elite politik nasional. Rekomendasi itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laporan monitoring 2025 yang menyoroti tata kelola internal partai.
Salah satu poin yang langsung memantik perdebatan: jabatan ketua umum dibatasi maksimal dua periode. Gagasan ini bukan berdiri sendiri. Ia masuk dalam paket besar berisi 16 rekomendasi, mulai dari kaderisasi, transparansi keuangan, hingga regenerasi kepemimpinan.
Masalah Lama: Sirkulasi yang Mandek
Di atas kertas, partai politik adalah ruang demokrasi. Tapi dalam praktik, banyak partai justru menunjukkan pola yang berulang, kepemimpinan yang sulit berganti.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut persoalan suksesi masih menjadi titik lemah mayoritas partai. “Terjadi kemandekan dalam demokratisasi internal partai,” ujarnya.
Beberapa partai memang menunjukkan dinamika pergantian. Namun secara umum, pergantian kepemimpinan masih jauh dari ideal.
Hingga saat ini, tidak ada aturan yang secara eksplisit membatasi masa jabatan ketua umum partai. Semua dikembalikan ke mekanisme internal masing-masing partai. Di titik inilah perdebatan mengeras.
Mayoritas partai di DPR memilih menolak usulan pembatasan. PDIP, PKB, Demokrat, PAN, hingga NasDem berada dalam barisan yang sama. Sementara itu, dukungan datang dari PKS dan Golkar. Gerindra belum memberikan sikap resmi.
Ketum Lama, Pengaruh Panjang
Realitas di lapangan menunjukkan, jabatan ketua umum di sejumlah partai bisa bertahan sangat lama. Beberapa nama bahkan menjadi simbol partai itu sendiri.
- Megawati Soekarnoputri memimpin PDIP sejak 1993, menjadikannya salah satu ketua umum terlama dalam sejarah politik modern Indonesia.
- Muhaimin Iskandar memimpin PKB sejak 2005, melalui berbagai dinamika internal.
- Surya Paloh memimpin NasDem sejak awal berdiri.
- Prabowo Subianto kini identik dengan Gerindra setelah mengambil alih kepemimpinan pasca 2014.
- Yusril Ihza Mahendra memimpin PBB selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya mundur pada 2024.
Dalam banyak kasus, kepemimpinan yang panjang ini bukan sekadar soal jabatan, tapi juga soal kontrol struktur dan arah partai.
Di Balik Stabilitas, Ada Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Pendukung pembatasan masa jabatan menilai, terlalu lamanya satu figur memimpin berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan. Dampaknya tidak hanya internal partai, tapi juga bisa merembet ke proses politik yang lebih luas.
KPK sendiri menekankan bahwa pembatasan masa jabatan penting untuk memastikan regenerasi berjalan.
Penolakan dari mayoritas partai menunjukkan satu hal yakni wacana ini menyentuh inti kekuasaan. Namun di sisi lain, publik mulai mempertanyakan: apakah partai politik siap membatasi dirinya sendiri? Atau justru membutuhkan dorongan dari luar?
Suduta: Demokrasi atau Dominasi?
SUDUTA melihat wacana ini bukan sekadar soal periode jabatan.
Ini soal arah demokrasi internal partai. Apakah partai akan tetap menjadi ruang terbuka bagi kaderisasi, atau berubah menjadi struktur yang berputar di lingkar yang sama?
Jawabannya belum final. Tapi satu hal mulai terlihat, ketika kekuasaan terlalu lama berada di satu tangan, perdebatan bukan lagi soal aturan, melainkan soal keberanian untuk berubah.
