Soppeng Suduta.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mengalokasikan anggaran untuk program pengadaan seragam sekolah gratis pada Tahun Anggaran (TA) 2026 mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Wilayah Indonesian Corruption Center-Republic of Indonesia (ICC-RI) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menyatakan mendukung keberlanjutan program yang dinilai meringankan beban ekonomi masyarakat, namun menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tahun sebelumnya perlu dievaluasi secara komprehensif agar tidak mengulang persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah maupun sengketa hukum.
Menurut ICC-RI Sulsel, program bantuan seragam sekolah merupakan kebijakan sosial yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa. Namun, karena seluruh pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap tahapan pengadaan wajib memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketua DPW ICC-RI Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak dalam posisi menolak program seragam gratis. Sebaliknya, program tersebut dinilai patut dipertahankan selama pelaksanaannya memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kami mendukung program seragam sekolah gratis karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun dukungan itu harus dibarengi pengawasan yang ketat agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 menjadi penting sebelum pemerintah kembali melaksanakan pengadaan Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Uji Temuan Awal Melalui Jalur Hukum
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, ICC-RI Sulsel menyatakan akan menguji sejumlah temuan awal terkait pelaksanaan pengadaan seragam sekolah Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme hukum dengan menyerahkan hasil penelusuran beserta dokumen pendukung kepada aparat penegak hukum (APH).
Menurut organisasi tersebut, langkah itu bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi, melainkan agar seluruh dugaan dapat diuji secara objektif melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan aparat.
ICC-RI Sulsel menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam penelusuran awal tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Soroti Selisih Target Pengadaan dan Realisasi Distribusi
Berdasarkan penelusuran awal terhadap dokumen perencanaan pengadaan, ICC-RI Sulsel mencatat bahwa program pengadaan seragam SD dan SMP Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sekitar Rp2,97 miliar melalui metode e-Purchasing Katalog Elektronik, dengan rincian sekitar Rp1,7 miliar untuk jenjang SD dan sekitar Rp1,2 miliar untuk jenjang SMP.
Dokumen perencanaan tersebut, menurut ICC-RI Sulsel, memuat target pengadaan sekitar 5.400 paket seragam beserta sepatu.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Soppeng, jumlah paket yang telah disalurkan kepada siswa tercatat sekitar 5.043 paket.
Adanya selisih sekitar 357 paket itulah yang menurut ICC-RI Sulsel perlu memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Organisasi tersebut menilai selisih angka tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai penyimpangan. Namun, menurut mereka, perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, berita acara serah terima barang, daftar penerima manfaat, perubahan data siswa, maupun dokumen administrasi lainnya agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kewajaran Harga Menjadi Fokus Pengujian
Selain jumlah paket, ICC-RI Sulsel menyatakan akan menguji aspek kewajaran harga pengadaan.
Pengujian tersebut akan dilakukan dengan membandingkan harga satuan paket yang tercantum dalam kontrak dengan harga pada e-Katalog saat transaksi dilakukan, harga pasar lokal, biaya produksi konveksi, serta spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
Menurut organisasi tersebut, langkah itu diperlukan untuk memastikan bahwa pengadaan telah memenuhi prinsip value for money, yakni penggunaan anggaran secara ekonomis, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pengadaan tidak hanya harus selesai secara administrasi, tetapi juga harus memberikan jaminan bahwa harga yang dibayarkan pemerintah benar-benar sesuai dengan kualitas barang yang diterima masyarakat,” kata perwakilan ICC-RI Sulsel.
Kesesuaian Barang dengan Kontrak Akan Didalami
Pendalaman yang akan dilakukan ICC-RI Sulsel juga mencakup kesesuaian antara jumlah barang yang dibayarkan melalui APBD dengan jumlah barang yang benar-benar diterima siswa.
Pemeriksaan, menurut mereka, tidak hanya menyangkut kuantitas paket, tetapi juga kelengkapan isi paket, kualitas bahan kain, mutu sepatu, kesesuaian ukuran, serta pemerataan distribusi berdasarkan data riil peserta didik penerima manfaat.
Aspek tersebut dinilai penting karena tujuan utama program bantuan seragam sekolah adalah memastikan seluruh siswa penerima memperoleh manfaat sebagaimana direncanakan dalam dokumen pengadaan.
Penyedia Pengadaan Juga Akan Dikaji
Dalam penelusuran awalnya, ICC-RI Sulsel juga memperoleh informasi bahwa pengadaan seragam SD dan SMP Tahun Anggaran 2025 dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yaitu AMK.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan pelanggaran dengan sendirinya.
Namun, menurut mereka, hal tersebut layak dikaji untuk memastikan seluruh proses telah memenuhi prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tetap menjamin efisiensi penggunaan anggaran negara.
ICC-RI Sulsel juga memperoleh informasi bahwa perusahaan yang sama disebut mengerjakan proyek pada sektor lain, termasuk pekerjaan konstruksi.
Fakta tersebut, menurut organisasi itu, juga belum dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum. Namun perlu ditelusuri lebih lanjut terkait klasifikasi usaha, kemampuan teknis perusahaan, pengalaman pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belajar dari Sejumlah Kasus Nasional
ICC-RI Sulsel menilai pengawasan terhadap pengadaan seragam sekolah bukan tanpa alasan.
Organisasi tersebut menunjuk sejumlah kasus di berbagai daerah yang pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas.
Di Kabupaten Luwu Timur, pengadaan seragam sekolah gratis pernah diproses aparat penegak hukum. Di Kabupaten Gowa, program serupa menjadi perhatian DPRD melalui penggunaan hak angket. Sementara itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan seragam SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 menemukan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang berdampak pada kewajiban pengembalian kerugian negara.
Menurut ICC-RI Sulsel, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa pengawasan terhadap pengadaan barang yang bersumber dari APBD harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga distribusi kepada masyarakat.
Evaluasi Sebagai Langkah Pencegahan
ICC-RI Sulsel berharap Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak memandang langkah pengawasan masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap program pemerintah.
Sebaliknya, organisasi tersebut menilai evaluasi menyeluruh justru menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pengadaan sebelum pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026.
“Kami ingin program ini tetap berjalan karena masyarakat membutuhkannya. Tetapi program yang baik harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik pula. Pengawasan merupakan bagian dari pencegahan agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari,” tegas perwakilan ICC-RI Sulsel.
ICC-RI Sulsel menyatakan dalam waktu dekat akan menyerahkan hasil penelusuran awal beserta dokumen pendukung kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pengujian sesuai mekanisme yang berlaku.Tim
