Sulawesi Selatan,Suduta.com— Tata kelola distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh gas bersubsidi di sejumlah daerah, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pangkalan LPG 3 kilogram.
Desakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas DPW APKLI-P Sulawesi Selatan Rabu 15 Juli 2026, menilai evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan subsidi energi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Menurutnya, LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, melainkan penopang aktivitas ekonomi rumah tangga, pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, nelayan, hingga petani yang masih bergantung pada bahan bakar tersebut.
Dalam pandangan APKLI-P, keluhan masyarakat mengenai ketersediaan LPG bersubsidi seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sekadar dipandang sebagai persoalan distribusi biasa. Sebab, setiap gangguan dalam rantai penyaluran berpotensi berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan keberlangsungan usaha sektor informal.
Kami tidak bermaksud menuduh adanya pelanggaran di pangkalan tertentu. Namun ketika keluhan masyarakat terus bermunculan di berbagai daerah, kondisi itu sudah sepatutnya menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” ujar Kabid Humas DPW APKLI-P Sulawesi Selatan.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut kecukupan pasokan, tetapi juga harus mencakup kepatuhan pangkalan terhadap ketentuan distribusi, transparansi stok, pola pelayanan kepada masyarakat, serta efektivitas sistem pengawasan di lapangan.
Ia berpendapat bahwa distribusi LPG bersubsidi membutuhkan pengawasan yang konsisten karena produk tersebut dibiayai oleh anggaran negara dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, setiap mata rantai distribusi perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar tujuan subsidi tidak bergeser.
APKLI-P juga mendorong Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Hiswana Migas, serta instansi pengawas lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Menurut organisasi tersebut, sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap persoalan yang muncul dapat diidentifikasi lebih cepat dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, APKLI-P berpandangan bahwa keterbukaan informasi mengenai jadwal distribusi, ketersediaan stok, serta mekanisme pelayanan di tingkat pangkalan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dinilai mampu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian bagi warga yang bergantung pada LPG bersubsidi.
Kami berharap hasil evaluasi nantinya dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan demikian masyarakat mengetahui langkah-langkah perbaikan yang dilakukan apabila memang ditemukan kendala dalam sistem distribusi,” katanya.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan pihak tertentu. Sebaliknya, evaluasi merupakan instrumen tata kelola untuk memastikan seluruh sistem distribusi berjalan sesuai regulasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Dalam konteks pelayanan publik, APKLI-P menilai keberhasilan program subsidi tidak hanya diukur dari besarnya volume LPG yang disalurkan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan. Karena itu, pengawasan yang kuat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan subsidi energi nasional.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga selama ini menyatakan bahwa penyaluran LPG 3 kilogram dilakukan melalui jaringan resmi sesuai ketentuan pemerintah. Pertamina juga secara berkala mengimbau masyarakat membeli LPG bersubsidi di pangkalan resmi dan memastikan distribusi dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
@Red
