JAKARTA — Di balik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terdapat alur panjang yang tidak sederhana. Prosesnya tidak berhenti pada penyajian makanan, tetapi mencakup pengadaan bahan, distribusi, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Setiap tahapan dalam alur tersebut membuka ruang yang perlu diawasi secara ketat.
Mulai dari pemilihan penyedia bahan, penentuan harga, hingga mekanisme distribusi, seluruhnya memiliki potensi risiko jika tidak dikelola dengan transparan.
Dalam program berskala besar, titik rawan tidak selalu terlihat di permukaan. Justru dalam proses teknis seperti pengadaan dan distribusi, potensi ketidakefisienan maupun penyimpangan dapat muncul secara bertahap. Karena itu, sejumlah kalangan menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi perlu melibatkan kontrol yang lebih luas.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang penting dalam memastikan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Di sisi lain, keterlibatan publik juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi.
Tanpa pengawasan yang memadai, program yang dirancang untuk kepentingan sosial berisiko menghadapi persoalan baru dalam tata kelola anggaran.
